Pelaminan Minang

Pemerintah berjanji akan mempercepat pemulihan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pascabencana gempa dan tsunami. Salah satunya adalah rencana pembangunan landasan pesawat kecil di kawasan itu untuk memudahkan akses yang selama ini sering terkendala cuaca.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyampaikan hal itu seusai rapat koordinasi dengan kementerian lain di Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Rabu (16/2).

”Di samping memulihkan infrastruktur yang rusak, kami akan menambah infrastruktur lain di Mentawai. Salah satunya landasan untuk pesawat kecil,” kata Syamsul.

Selama ini akses ke Mentawai masih menjadi hambatan dalam percepatan pemulihan kawasan tersebut. Faktor cuaca dan tingginya gelombang sering kali menghambat pengiriman berbagai bantuan.

Selain faktor alam, keterlambatan pemulihan Mentawai, kata Syamsul, disebabkan lemahnya sumber daya daerah. ”Dalam penanganan bencana Mentawai, seharusnya pemerintah daerah yang diberdayakan. Dana sudah disalurkan ke mereka,” katanya.

Praktiknya, pemerintah daerah mengalami banyak kesulitan. ”Bahkan, untuk mencapai pulau-pulau tersebut juga kesulitan karena keterbatasan sarana angkutan, selain keterbatasan sumber daya manusia,” katanya.

Kebutuhan pengungsi

Terkait masih adanya warga yang belum mendapat hunian sementara, Syamsul menjelaskan, hal itu karena adanya permintaan baru. ”Awalnya direncanakan hanya 1.600 hunian sementara, tetapi permintaan tambah terus. Semua akan beres akhir Maret 2011,” katanya.

Dalam data terakhir di BNPB disebutkan, saat ini dibutuhkan tambahan hunian sementara sebanyak 455 unit.

Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie mengatakan, terkait kebutuhan makan pengungsi, semestinya tidak ada kekurangan. ”Kami masih menyimpan buffer stock di Sumbar senilai Rp 6 miliar. Silakan digunakan,” katanya.

Seperti dilaporkan sebelumnya, pengungsi Mentawai mengeluhkan kekurangan makanan karena bantuan sudah dihentikan, sedangkan mereka belum bisa memanen tanaman mereka. Selain itu, pengungsi juga mengeluhkan kurangnya dokter (Kompas, 11 Februari 2011).

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, untuk kebutuhan dokter, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. ”Kalau masih kurang, baru akan dibantu dari pusat,” kata Endang. Di lapangan, kebutuhan dokter dirasakan mendesak oleh warga